Kementerian ESDM Gelar Sosialisasikan Permen WKP

July 14, 2017 @ 8:10 am
Jakarta, EnergiToday-- Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak langsung. Peraturan Menteri ini ditujukan untuk mendukung program percepatan pembangkit listrik 35.000 MW dan crash program 10.000 MW tahap II.

Menurut Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal EBTKE pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 36 dan No. 37 Tahun 2017, ada beberapa upaya terobosan yang belum diterapkan oleh Pemerintah, tetapi dapat menjadi opsi percepatan pengembangan panas bumi untuk menutup atau setidaknya memperkecil gap.

"Untuk kepastian business process, pemerintah telah dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, diantaranya dengan menggalakkan melalui 4 (empat) pilar percepatan pengembangan energi baru terbarukan yaitu business process, finansial, sumber daya manusia, dan teknologi yang dianggap perlu untuk mendukung peningkatan penyediaan listrik nasional untuk energi berkeadilan khususnya di bidang energi panas bumi," ujar Rida.

Untuk itu, Rida mengungkapkan, Pemerintah akan tetap terus berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang panas bumi.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak langsung diterbitkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam untuk mendukung kepastian business process di bidang Panas Bumi. Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana menyatakan, Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2017 ini berbeda dari peraturan sebelumnya yang hanya mengatur tentang penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi.
Sedangkan pada Peraturan Menteri ini telah mengakomodir pengaturan mengenai perencanaan, penyiapan, penetapan, penambahan data, perubahan, pembatalan , penggabungan dan pengembalian Wilayah Kerja.

Rida Mulyana menyampaikan bahwa Pemerintah dapat menugasi Badan Layanan Umum atau BUMN untuk melakukan penambahan data hingga pengeboran sumur eksplorasi pada pada Wilayah Kerja yang gagal lelang, IPB berakhir, dan/atau belum ada pemegang IPB sehingga dapat mempercepat pengusahaan Panas Bumi, dan diharapkan dapat mempercepat pengusahaan Panas Bumi.

Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak menyampaikan bahwa penambahan data ini diharapkan dapat menambah informasi lebih detil terkait cadangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja sehingga dapat menarik investor baru yang akan bekerja dengan BUMN atau Badan Usaha di bidang Panas Bumi. (un)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi