Freeport Dinilai Mendapat Perlakuan Istimewa dari Pemerintah

July 17, 2017 @ 9:31 am
Jakarta, EnergiToday -- Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Budi Afandi, mengatakan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan.

Bahkan pemerintah sendiri berencana akan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan jaminan investasi yang diminta Freeport.

“Ini konyol dan keterlaluan. Karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya,” jelas dia, Minggu (16/7).

Sikap pemerintah tersebut, katanya, hanya lah gara-gara adanya konflik dengan Freeport. Sehingga pemerintah pun harus bernegosiasi dan mengikuti keinginan Freeport.

“Ini (penerbitan PP tersebut) akan sangat berbahaya terlebih jika nantinya mengakomodir skema penyelesaian sengketa melalu jalur arbitrase internasional,” ingat Budi. (nv/ak)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi