Di Balik Kunjungan Obama dan Pembahasan Freeport

July 5, 2017 @ 9:18 am
Jakarta, EnergiToday-- Membahas persoalan Freeport di Indonesia tentu tak pernah bosan. Bak sinetron, drama-drama terus bermunculan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Kali ini, masalah perpanjangan kontrak Freeport Indonesia 'diributkan', lantaran adanya pandangan yang berbeda antar pejabat di Republik ini


Sejatinya, Freeport selalu meminta izin perpanjangan kontrak agar bisa beroperasi tahun 2041. Namun, pemerintah memberikan syarat untuk Freeport yang harus dipenuhi. Sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak bisa diberikan maksimal 2 x 10 tahun, dengan syarat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham hingga sebesar 51% dan syarat-syarat lainnya.

Nah, syarat-syarat tersebut masih dibahas kedua pihak hingga saat ini. Di sisi lain, Kedatangan mantan presiden AS Barack Obama ke Indonesia belum lama ini memberikan 'warna' yang berbeda, meskipun tak langsung membicarakan Freeport, namun kedatangan Obama, langsung membuat enam menteri Kabinet Kerja menggelar rapat. Kebetulan atau tidak, rapat tersebut memang membahas persoalan Freeport. Rapat dilaksanakan di Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun yang turut serta dalam rapat tersebut ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Dengan demikian, apabila perpanjangan operasional Freeport dilakukan dalam 2 kali 10 tahun, maka terhitung sejak operasional berakhir pada 2021, Freeport dapat memperpanjang operasional hingga 2041. Perpanjangan tahap pertama pada 2021-2031 dan tahap kedua tahun 2031-2041. Sementara untuk permasalahan divestasi saham Freeport sebesar 51%, dikatakan Jonan masih dalam tahap negosiasi. Sedangkan ketetapan bea ekspor dan fiskal, kata Jonan adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, divestasi saham sebesar 51% adalah keputusan mutlak yang harus direalisasikan oleh Freeport, Rabu (5/7).(mt/ok)


Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi