Arcandra : PP 27/2017 Telah Akomodir Usulan KKKS

July 6, 2017 @ 7:25 am
Jakarta, EnergiToday-- Presiden Joko Widodo tanggal 15 Juni 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, meski tidak 100% seperti yang diharapkan KKKS, namun sebagian besar usulan kontraktor telah diakomodir.

“Apa yang direvisi itu tidak 100% memang yang diharapkan IPA. Tapi sebagian besar sudah kita akomodir. Alhamdulillah, saya rasa ini sebuah lompatan besar bahwa akhirnya (revisi) PP 79 bisa kita keluarkan dengan harapan, ke depannya, apa yang diharapkan KKKS maupun IPA. Pemerintah sekarang berharap, kita sangat mendengar apa kesulitan mereka untuk melakukan kegiatan baik itu eksplorasi maupun eksploitasi. Jadi ini salah satu bentuknya," ujarnya.

Arcandra menegaskan, PP Nomor 27 tahun 2017 ini cukup ‘clear’ menjelaskan hal-hal yang sebelumnya menjadi keluhan KKKS terkait PP Nomor 79 Tahun 2010. Dalam aturan baru ini juga diatur mengenai aturan peralihan.

"Ini kan revisinya, meng-clear-kan apa yang tidak clear. Yang terpenting itu aturan peralihannya ya. Sebelum PP 79 terbit mau diapain, setelah PP 79 terbit sampai ini revisi mau diapain. Dari revisi sampai kedepan mau diapain," tuturnya.

Mengutip laman setkab.go.id, dalam PP Nomor 27 ini, Pemerintah menegaskan bahwa Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja.

Selain itu, seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

Untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, menurut PP ini, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP. Sedangkan untuk mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu.

Dalam rangka membantu keekonomian Kegiatan Usaha Hulu, Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan insentif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PP ini juga menegaskan, bahwa Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama. (un)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi