TDL Naik, Jokowi Dituntut Copot Dirut PLN

June 20, 2017 @ 7:56 am
Jakarta, EnergiToday-- Terkait dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 900 VA, pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar secepatnya bertindak tegas dalam mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

Pasalnya, Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menegaskan bahwa, kenaikan TDL ini bertolak belakang dengan program listrik murah yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK.

“PLN sebagai perusahan listrik milik negara sudah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan listrik murah bagi rakyat Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai, faktor utama yang menyebabkan gagalnya realisasi program listrik murah adalah inefisiensi yang cukup besar di tubuh PLN.

"Merujuk kepada laporan keuangan PLN tahun 2016 dengan status wajar dengan pengecualian, ini mengindikasikan bahwa ada yg tidak beres di tubuh PLN,” kata Riko.

Menurut dirinya, PLN mestinya terbuka dan transparan dalam penentuan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yg menjadi acuan dalam pemberian subsidi.

“Komponen-komponen penentuan BPP harus dibuka ke publik dengan transparan seperti biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain-lain,” terangnya.

Berdasarkan faktanya, lanjut Riko, Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya TDL termahal di ASEAN. “Padahal, negara tetangga mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listriknya dari indonesia,” beber Riko.

Dirinya menambahkan, kebijakan kenaikan TDL sangat berdampak bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, termasuk mahasiswa. “Salah satu yang terkena dampak adalah mahasiswa yang selama ini mengontrak dan nge-kost. Karena merekalah yang bayar listrik, bukan pemilik kontrakan atau kost,” jelas Riko.

Oleh karena itu, lanjut Riko, KAMMI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN lantaran telah gagal dalam menjalankan tugasnya. “Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia, KAMMI mendesak Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN," pungkasnya. (un)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi