Proses Revisi UU Migas Makan Waktu 4 Tahun

May 3, 2017 @ 6:48 am
Jakarta, EnergiToday-- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) telah memakan waktu sekitar empat tahun. Proses panjang di tingkat komisi ini dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur tata waktunya.

Satya menegaskan, proses akan lebih bisa terkontrol tata waktunya setelah draf revisi UU Migas masuk ke Baleg.
Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) akan segera menyerahkan draft revisi Undang-undang migas (UU Migas) kepada Badan Legislatif (Baleg).

Menurut Satya, setelah masuk, Baleg akan melakukan sinkronisasi supaya draf UU ini tidak bertabrakan dengan revisi UU lain yang ada. Setelah dari Baleg, nantinya proses UU ini akan dibahas di Badan Musyarawah (Bamus) DPR untuk memutuskan apakah perlu panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan pembahasan UU Migas. Setelah itu UU akan dibawa ke rapat paripurna.

“Undang-undang mengatur bahwa kalau revisi sudah masuk paripurna, maka dalam dua kali masa sidang harus menjadi undang-undang," tuturnya.

Satya memperkirakan, dengan asumsi semua proses berjalan lancar, pada akhir 2017 atau awal 2018, undang-undang migas yang baru akan berlaku.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan dengan kehadiran UU Migas yang baru akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri hulu migas. (un)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi