Perhapi Menilai Inpres No.3 tahun 2013 Tak Lengkap

March 7, 2013 @ 6:13 am
MINING5
Jakarta, EnergiToday -- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi menilai Instruksi Presiden No.3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dinilai tidak lengkap.

Menurut Ketua Perhapi, Achmad Ardianto, kekurangan dari aturan tersebut adalah tidak adanya penjelasan secara spesifik terkait kewenangan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal, fungsi kedua lembaga tersebut cukup vital dalam proses perizinan kegiatan eksplorasi maupun dalam pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter).

Achmad menjelaskan, dalam Inpres tersebut Presiden hanya memerintahkan delapan kementerian dan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota untuk dapat bekerjasama sesuai dengan kewenangannya.

Jika wilayah pertambangan termasuk dalam areal hutan, maka pengusaha diwajibkan memegang izin pinjam pakai. Saat ini kebijakan Kementerian Kehutanan justru cenderung menyulitkan pengusaha, mulai dari sulitnya memperoleh perizinan hingga tingginya biaya ganti rugi yang kabarnya akan naik dari semula Rp 3 juta per hektare menjadi Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per hektare, ungkapnya.  (KTN)

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi

*