Inpres Nomor 3 Tahun 2013 Dorong Peningkatan Nilai Tambah Mineral

February 21, 2013 @ 12:05 pm
sby1

Jakarta, EnergiToday – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2013, dalam rangka percepatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perdaganan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, serta Gubernur, dan Bupati/Walikota.


SBY menginstruksikan kepada pejabat-pejabat terkait, mengambil langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri melalui, pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan, peningkatan pelayanan dan percepatan perizinan, dan peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah mineral, seperti dikutip portal seskab.


Dalam Inpres tersebut, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyediakan data dan informasi terkini mengenai potensi dan sebaran cadangan bijih mineral melalui website, memfasilitasi penyediaan energi untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tertentu untuk kebutuhan di sektor perindustrian, dan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang mineral yang menghambat upaya percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.


Kepada Menteri Perindustrian, agar menyusun peta jalan (roadmap) industri berbasis mineral, dan Menteri Perdagangan untuk menetapkan kebijakan di bidang ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri untuk menjamin ketersediaan pasokan, pengadaan dan kelancaran distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang modal kebutuhan pengolahan dan pemurnian mineral.


SBY juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan, untuk menetapkan kebijakan di bidang fiskal dalam rangka mendorong kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan perizinan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan infrastrukturnya.


Juga kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, guna membangun pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, menetapkan prioritas usulan tambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, mendorong Badan Usaha Milik Negara guna penyediaan energi dalam rangka mendukung pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.


Untuk menteri Lingkungan Hidup, agar mlakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang menghambat upaya percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.


Untuk para Gubernur, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral serta infrastrukturnya, serta mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi dalam angka pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya.


Untuk para Bupati/Walikota, agar mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi dalam rangka pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya, serta memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral serta infrastrukturnya.


SBY menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kebijakan yang menghambat pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral, langkah-langkah kebijakan untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, pengaturan kewenangan pembinaan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dan mengoordinasikan pelaksanaan inpres ini. (wis)


1 komentar

    achmad safiun (22 Feb 2013 • 08:33)

    Harus dapat dilaksanakan terutama logam besi dan aluminium,bila hal ini terjadi maka bukan hanya nilai tambah dapat kita nikmati tetapi industri manufaktur dapat tumbuh lebih cepat dan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga hasil pembangunan dapat terbagi merata bagi rakyat Indonesia . Disamping itu maka struktur perekonomian kita dari subsistim komoditi primer bertransformasi ke sistim perekonomian moder. Hal ini sangat dimungkinkan karena industri besi baja dan aluminiun sudah ada didalam negeri>

Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi

*