Sedikitnya 300 Izin Pertambangan di NTT Tidak Berstatus CNC

January 25, 2013 @ 11:27 am
tambang Mangan

Jakarta, EnergiToday – Dalam hampir semua kasus pertambangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah tidak membuka diskursus publik dengan masyarakat di daerah lingkar tambang. Selain itu, proses penegakan hukum ketika masyarakat dan perusahaan tambang terlibat dalam konflik, seringkali perusahaan, meski tidak mendapat ijin, tapi tidak diproses secara hukum. Pertambangan di Provinsi tersebut mendatangkan kerusakan lingkungan maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.


Menurut Aktivis dari Jaringan Tambang (Jatam) Andre Wijaya, sedikitnya 300 izin pertambangan di NTT diduga tidak berstatus clean and clear (CNC), namun aktivitas bisnis itu terus dilakukan. NTT memiliki 414 izin pertambangan (IP), namun hanya sekitar 114 saja yang berstatus CNC oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Andre menambahkan, pertambangan di provinsi tersebut mendatangkan kerusakan lingkungan maupun konflik masyarakat dengan pengusaha tambang. Pemerintah seharusnya memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada sebagaimana telah ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni pertanian, peternakan, dan pariwisata.


Beri komentar

Email anda tidak akan ditampilkan
*) Wajib diisi

*